WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang memicu kabut asap tebal makin meluas dan belum ada tanda-tanda mereda di Kalsel.

Berdasar data, dari periode 1 Januari hingga 13 Oktober, luasan Karhutla sudah mencapai 27.141,69 hektare dari 4.899 kejadian.

Tiga daerah kini masuk status tanggap darurat yakni Kabupaten Banjar, Tapin dan Barito Kuala (Batola).

Daerah lain berstatus siaga darurat, demikian pula untuk tingkat provinsi.

Tragisnya, meski berstatus tanggap darurat, dua daerah yakni Kabupaten Banjar dan Batola tidak mendapat Bantuan Presiden atau Banpres Karhutla.

Banpres untuk penanganan karhutla di Kalsel bernilai total Rp100 miliar dan disalurkan lewat Kementerian Kehutanan. 

Rinciannya, BPBD Kalsel mendapat Rp30 miliar, Tanah Laut Rp20 miliar, Banjarbaru dan Tapin masing-masing Rp15 miliar, serta Hulu Sungai Selatan dan Tanah Bumbu yang sama-sama menerima Rp10 miliar.

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Karhutla Kalimantan sebagai Bencana Nasional

Baca Juga: Gubernur Kalteng Disentil Anggota DPR Gegara: "Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kawin Lagi"

Berdasar data BPBD Kalsel, luas lahan terdampak karhutla di Kabupaten Banjar sudah mencapai 7.003,12 hektare dari 1.094 kejadian. 

Sementara untuk Batola sekitar 3.261,02 hektare dari 459 kejadian.

Jika berkaca dengan indikator penyaluran atau data per 3 September 2026, Banjar juga di posisi teratas dengan luas lahan terdampak 2.737.51 hektare dari 441 kejadian. 

Adapun karhutla di Batola sudah berjumlah 168 kejadian dengan 971.7 hektare lahan terdampak.

Terkait hal tersebut, Pemkab Banjar sudah melakukan koordinasi. 

Belakangan diketahui telah terjadi perbedaan data antara yang dilaporkan dengan fakta di lapangan.

"Berdasarkan data dan hasil verifikasi pemerintah daerah, luasan lahan yang terbakar di Banjar sekitar 6.200 hektare. Namun data yang menjadi acuan di tingkat pusat lebih kecil. Kami sudah mengajukan data sebenarnya dan memohon penjelasan," ungkap Sekdakab Banjar, H Yudi Andrea, beberapa hari lalu. 

Sementara Bupati Batola, Bahrul Ilmi saat dihubungi mengungkapkan status tanggap darurat diputuskan dalam rapat Forkopimda, Selasa (13/9/2026).

Ia membenarkan Batola tidak termasuk daerah yang menerima Banpres Karhutla.