WARTABANJAR.COM, TANAH BUMBU - DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (12/10/2026).

Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Tanah Bumbu itu, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyampaikan rancangan anggaran daerah untuk selanjutnya dibahas bersama legislatif.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani, didampingi Wakil Ketua II Syabani Rasul. Sejumlah pejabat Pemkab Tanah Bumbu, unsur Forkopimda, instansi vertikal dan perusahaan daerah turut hadir.

Dalam penyampaiannya, Andi Rudi menjelaskan RAPBD 2027 menjadi instrumen utama untuk membiayai urusan pemerintahan dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Arah kebijakan anggaran tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, yang menjadi dasar penyelarasan prioritas pembangunan, kebijakan anggaran dan plafon belanja.

Baca Juga Update Kualitas Udara Kalsel, Batola Berbahaya Banjarmasin Sangat Tidak Sehat

Baca Juga Prakiraan Cuaca Kalsel Hari ini, Udara Kabur Akibat Karhutla di Pagi Hari

Penyusunan anggaran, menurutnya, harus berjalan seiring dengan perencanaan agar program yang dibiayai memiliki target terukur, sesuai kewenangan pemerintah daerah dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengarahkan anggaran 2027 untuk mendukung transformasi infrastruktur, memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

RAPBD 2027 disusun dengan mengacu pada tujuh misi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tanah Bumbu 2025–2029.

Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kualitas dan akses pendidikan serta pelatihan.

Upaya ini mencakup penguatan kompetensi tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana, serta penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Di bidang kesehatan, prioritas diarahkan pada penguatan layanan dari tingkat dasar hingga rujukan, peningkatan fasilitas dan mutu pelayanan, pencegahan penyakit, perbaikan gizi, serta kesehatan ibu dan anak.

Sementara itu, ketahanan pangan diperkuat melalui optimalisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan.