WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperkuat sinergi lintas sektor, melalui Focus Group Discussion (FGD) Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Tahun 2026, untuk mengintervensi 203 sasaran stunting yang belum tersentuh bantuan, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pelaihari, Senin (12/10/2026).

Langkah strategis ini digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), guna memetakan kebutuhan serta mempercepat penanganan stunting secara tepat sasaran.

Berdasarkan data percepatan program GENTING tahun 2026, dari total 1.582 sasaran yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebanyak 1.379 sasaran atau 87,2% telah menerima bantuan. 

Sisa sasaran yang belum terjangkau akan diselesaikan melalui penguatan kolaborasi serta optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) swasta dan perbankan.

Acara tersebut dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Masturi, yang hadir mewakili Bupati Tanah Laut, bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pemangku kepentingan terkait.

Baca Juga: Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah Dinilai Krusial Guna Memperkuat Ketahanan Pangan Tanah Laut

Baca Juga: Ajang Pembinaan Santri, Porsadin VI Tanah Laut Gelar Seleksi Unjuk Bakat Ratusan Peserta

Dalam sambutan resmi yang dibacakannya, Masturi menegaskan bahwa upaya pencegahan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia.

"Stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga menyangkut perkembangan kecerdasan, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, pencegahannya membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak," ujar Masturi saat membacakan sambutan resmi.

Masturi menambahkan, penanganan stunting tidak bisa digantungkan pada pemerintah daerah saja, melainkan membutuhkan partisipasi aktif instansi vertikal, lembaga sosial, dunia usaha, hingga masyarakat luas. 

Kepala SKPD dan camat juga diinstruksikan untuk memastikan akurasi data sasaran di lapangan.