WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan telah meluas hingga sekitar 6.301 hektare dan tersebar di 19 kecamatan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar menyepakati peningkatan status penanganan dari siaga menjadi tanggap darurat.

Perubahan status ini diharapkan mempercepat penanganan kebakaran sekaligus menekan dampaknya terhadap masyarakat. 

Sekda Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea mengatakan peningkatan status diperlukan agar instansi terkait dan satuan tugas dapat bergerak lebih cepat dengan koordinasi yang lebih kuat.

“Peningkatan status menjadi tanggap darurat ini penting agar seluruh instansi terkait dan tim satuan tugas memiliki ruang gerak yang lebih cepat dan terkoordinasi,” ujarnya saat rapat koordinasi penanganan karhutla di Aula Mini Barakat, Martapura, Jumat (9/10/2026). 

Baca Juga Kekeringan Berbulan-bulan, Warga Indrasari Kabupaten Banjar Terpaksa Gunakan Air Irigasi

Baca Juga Kabut Asap di Banjarmasin Sudah Tergolong Berbahaya, Ganggu Jemaah Salat Jumat

Yudi menambahkan, dukungan penanganan yang akan dioptimalkan mencakup pembiayaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), penguatan koordinasi lintas instansi, serta dukungan operasi pemadaman dari udara atau water bombing bersama pemerintah provinsi.

”Kita perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk menekan dampak karhutla, baik terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat,” jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha memaparkan, peningkatan kejadian karhutla mulai terasa signifikan sejak pertengahan Juni 2026 dan mencapai puncaknya pada September.

”Dampak musim kemarau panjang juga meluas ke persoalan ketersediaan air bersih. Kekeringan tercatat melanda 72 desa yang tersebar di 16 kecamatan,” ucapnya. 

Sementara itu, kabut asap turut menjadi perhatian karena berisiko mengganggu kesehatan masyarakat. 

Wasis menyebut sebanyak 798 warga tercatat mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Kita juga menghadapi dampak kekeringan dan kabut asap. Kondisi ini membutuhkan penanganan yang cepat, terpadu dan berkelanjutan,” ungkapnya.