Kalsel Minta Tambahan Kuota BBM Subsidi Jelang Natal dan Tahun Baru
WARTABANJAR.COM - Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru 2027, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mulai mengantisipasi peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).
Pemprov Kalsel menyiapkan usulan tambahan kuota BBM, khususnya BBM bersubsidi.
Hal ini dibahas dalam rapat kedua Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG Bersubsidi Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elimsyah Jaya, mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, kondisi kuota BBM di Kalimantan Selatan saat ini masih relatif mencukupi.
“Kita melihat bahwa kuota kita ini sebenarnya cukup. Data terakhir kita hanya sekitar 70 persen,” ujar Eddy, Banjarbaru, Selasa (6/10/2026).
Meski demikian, Pemprov Kalsel tetap melakukan langkah antisipasi karena kebutuhan BBM diperkirakan meningkat menjelang akhir tahun.
Baca Juga Kualitas Udara Batola dan Tabalong Berbahaya, ini Imbauan DLH Kalsel
Baca Juga Mengenal Sekolah Rakyat Merdeka, Bawa Lapak Belajar ke CBS Martapura
Mobilitas masyarakat biasanya mengalami peningkatan pada momentum libur Natal dan Tahun Baru sehingga diperlukan perencanaan distribusi yang lebih matang.
“Karena nanti di akhir tahun ada momen Natal dan Tahun Baru, kami juga ingin menambahkan kuota BBM untuk Provinsi Kalimantan Selatan, terutama BBM bersubsidi,” jelasnya.
Menurut Eddy, usulan tambahan kuota tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta mencegah terjadinya kelangkaan di lapangan.
Selain membahas kuota, Satgas juga menekankan pentingnya integrasi data antarlembaga.
Data yang terintegrasi dinilai penting untuk mengetahui kondisi riil konsumsi dan distribusi BBM di setiap wilayah.
“Kami minta juga ke Pertamina Patra Niaga agar kami bisa mengakses data tersebut. Karena data ini kadang-kadang berbeda antara satu dengan yang lain,” katanya.
Dengan adanya satu data, lanjut Eddy, koordinasi antara unsur intelijen, pengawasan dan penindakan diharapkan menjadi lebih efektif.
Pemerintah juga dapat melakukan perencanaan kebutuhan BBM berdasarkan data yang lebih akurat.
“Ketika data ini terintegrasi menjadi satu data antara intelijen, pengawasan dengan penindakan, kita punya satu data yang konkret,” ujarnya.