Karena itu, MUI berencana menyiapkan panduan tertulis sekaligus memperkuat peran dai dalam menyampaikan isu-isu tersebut kepada masyarakat.
”Untuk pemerintah kita bisa bikin panduan tertulisnya, mungkin akan kita kaji, kita akan bisa bikin fatwanya,” katanya.
Tak hanya itu, para dai juga akan dibekali pemahaman agar mampu menyampaikan persoalan teknis dalam bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat.
”Dai itu akan kita latih untuk bisa membahasakan teknokrasi itu ke dalam bahasa keagamaan,” ungkapnya.
Dharma menegaskan MUI juga akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
”Kalau ada kekhilafan atau kesalahan dalam kebijakan pemerintah, kita akan mengingatkan,” tegasnya.
Sebaliknya, MUI akan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai berpihak kepada masyarakat.
”Kalau kebijakan itu sudah benar, kita akan mendukung,” tandasnya. (wartabanjar.com/IKhsan)
Editor Restu
