WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Banyak potensi daerah dinilai belum tergarap maksimal meski berbagai program prioritas Presiden terus dijalankan di daerah.
Hal itu menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden yang digelar di Banjarbaru, Kamis (11/6/2026), diikuti 10 provinsi.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, mengatakan pelaksanaan program prioritas Presiden tidak cukup hanya disinkronkan pada tingkat kebijakan, tetapi juga harus diterjemahkan hingga ke tingkat teknis di daerah.
”Setidak-tidaknya sinkronisasi pelaksanaan 10 program prioritas Presiden itu tidak terjadi hanya pada level yang makro saja, tetapi detailing-nya ini akan kita dapatkan dari pelaksanaan rapat koordinasi ini,” ujarnya.
Menurut Yusharto, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan dalam berbagai program nasional, termasuk penyediaan tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat maupun Sekolah Garuda.
”Masih banyak peluang yang sebenarnya dapat dikembangkan daerah untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut,” jelasnya.
”Terbuka peluang untuk membuka hal yang baru yang selama ini belum tereksplorasi lebih baik oleh pemerintah daerah,” lanjutnya.
Salah satu yang disorotinya adalah pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang selama ini dinilai belum banyak dimanfaatkan secara optimal oleh daerah.
