Aliansi Tuntung Pandang Bakal Unjuk Rasa Besok di DPRD Tanah Laut Terkait Sengkarut Distribusi Solar di Kalangan Nelayan
WARTABANJAR.COM, PELAIHARI– Menanggapi jeritan mendalam dari para nelayan kecil terkait karut-marut distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang diduga telah terjadi bertahun-tahun, Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang menggelar rapat konsolidasi akbar, Minggu (17/5/2026).
Pertemuan krusial yang diikuti oleh sekitar 40 orang aktivis ini dilaksanakan secara terpusat di Sekretariat HMI Cabang Tanah Laut samping Kampus Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala), Desa Panggung, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
Massa yang hadir merapatkan barisan merupakan gabungan solid dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanah Laut, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Politala, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politala, serta diperkuat oleh berbagai elemen mahasiswa, pemuda, hingga perwakilan masyarakat pesisir.
Konsolidasi hari ini difokuskan untuk menyatukan visi, menyusun strategi lapangan, serta merumuskan sikap bersama terkait dugaan praktik culas penyelewengan solar yang merugikan nelayan di pesisir Tanah Laut, khususnya di Desa Kuala Tambangan dan Desa Tabanio, Kecamatan Takisung.
Dari hasil kesepakatan konsolidasi hari ini, Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang dipastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada besok Senin (18/5/2026) di Kantor DPRD Kabupaten Tanah Laut siang.
Sengkarut BBM subsidi ini kian memanas setelah mencuatnya data teknis di lapangan mengenai tingginya defisit kuota solar nelayan.
BACA JUGA: Nakhodai HIPMI Tanah Laut, Evan Zachari Siap Akselerasi Ekonomi Sektoral
Asal Masalah
Isu ini awalnya meledak di Desa Kuala Tambangan, di mana terjadi ketimpangan tajam antara kebutuhan operasional melaut yang mencapai 85.300 liter per bulan, namun kuota rekomendasi yang tersedia hanya 63.000 liter.
Kondisi krisis ini diperparah oleh laporan nelayan yang mengaku hak BBM mereka dipangkas bertahun-tahun akibat dugaan penyelewengan berupa penguasaan kartu barcode secara sepihak oleh oknum pengelola SPBN.
Tak berhenti di satu desa, borok distribusi solar bersubsidi ini ternyata juga merembet dan menjerat nasib nelayan di daerah lainnya yaitu Desa Tabanio.
Di desa tetangga tersebut, situasinya tak kalah pelik.