Ketua Prodi Arsitektur ULM ini juga memaparkan, kawasan hulu juga harus mendapat perhatian agar pembangunan bendungan tidak justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
”Kawasan hulu tetap harus dijaga. Jangan sampai bendungan dibangun, tetapi kerusakan di hulunya terus berlangsung,” tegasnya.
Selain itu, Akbar juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terdampak agar proses ganti rugi berjalan adil dan tidak memicu konflik sosial.
Ia menilai pembangunan Bendungan Riam Kiwa juga harus menjadi momentum perubahan cara pengelolaan air di Kalimantan Selatan.
”Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan drainase kota semata. Hulu, tengah, dan hilir harus dilihat sebagai satu sistem air yang saling terhubung,” katanya.
Akbar menambahkan, bendungan juga harus diiringi rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), perlindungan kawasan gambut, pengendalian alih fungsi lahan hingga penataan kota yang memberi ruang bagi air.
”Jika ini berjalan terintegrasi, maka Riam Kiwa bisa menjadi salah satu fondasi penting ketahanan lingkungan Kalsel di masa depan,” pungkasnya. (wartabanjar.com/IKhsan)
Editor Restu
