Rahim menyoroti berbagai kendala yang dihadapi warga, mulai dari sulitnya pembangunan infrastruktur dasar hingga terbatasnya peluang ekonomi akibat aturan yang ketat.
“Kondisi ini membuat masyarakat tertinggal. DPRD melihat ini sebagai persoalan serius yang harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.
Sebagai lembaga pengawas dan penyalur aspirasi, DPRD Tanah Bumbu mendorong pemerintah pusat melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap status kawasan tersebut.
Selain itu, DPRD juga mengusulkan skema pengelolaan bersama sebagai solusi alternatif, sehingga fungsi konservasi tetap berjalan tanpa menghambat kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, tokoh masyarakat H. Sarwani berharap perjuangan DPRD dapat menghasilkan kebijakan konkret yang berpihak pada warga.
Ia menilai, selama ini masyarakat tidak pernah menolak konservasi, namun menginginkan adanya keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan hidup. (Wartabanjar.com/Haidar/*)
Editor Restu
