WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kondisi sejumlah negara yang mulai terdampak konflik di Timur Tengah, terutama di sektor energi.

Filipina diketahui telah menetapkan status darurat energi nasional, sementara Bangladesh tengah menghadapi krisis bahan bakar minyak (BBM).

Purbaya menegaskan bahwa potensi darurat energi bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari sisi pasokan energi itu sendiri.

“Darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi terjadi kalau suplai berhenti. Itu yang saya khawatirkan, bukan harganya, tetapi kalau suplai tidak ada. Saat ini suplai masih tersedia, jadi belum bisa disebut darurat, tetapi kita harus siap ke depan,” ujar Purbaya di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Ia memastikan kondisi APBN Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi kenaikan harga energi hingga akhir tahun tanpa perlu perubahan kebijakan dalam waktu dekat.

Namun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya tidak akan mengubah APBN atau subsidi yang ada kecuali harganya melonjak sangat tinggi. Dengan kondisi saat ini, sampai akhir tahun APBN masih aman, tentu bergantung pada keputusan pimpinan nantinya,” jelasnya.

Purbaya juga menilai bahwa masih terlalu dini untuk melakukan penyesuaian harga minyak maupun subsidi energi dalam APBN.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan harga energi global dan menghitung rata-rata kenaikan sebelum mengambil kebijakan lanjutan.(Wartabanjar.com/nur_muhammad)

editor: nur_muhammad