WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ulta Levenia menjelaskan dua puluh poin rencana perdamaian Gaza Board of Peace.
Rencana tersebut menjadi dasar kesiapan Indonesia mempertimbangkan keterlibatan dalam inisiatif perdamaian internasional yang dirancang Board of Peace bersama.

Ulta Levenia menyatakan penilaian terhadap dokumen Board of Peace harus dilakukan objektif dengan membaca seluruh poin secara detail.
Ia menepis anggapan Board of Peace tidak membela Palestina dengan menyoroti isi poin sembilan terkait Gaza dalam rencana.

Dalam poin sembilan Board of Peace Gaza direncanakan berada di bawah pemerintahan transisi dipimpin Komite Palestina sementara waktu.
Ulta Levenia menjelaskan poin enam menyebut anggota Hamas yang menerima perdamaian setelah pembebasan tawanan akan memperoleh amnesti resmi.

Ia juga menyoroti poin enam belas Board of Peace yang menegaskan Gaza tidak akan dikuasai Israel dalam rencana.
Ulta Levenia menyebut ketentuan itu menekan Israel agar meninggalkan Gaza serta menghentikan segala bentuk okupasi dalam dokumen tersebut.

Pada poin sembilan belas dan dua puluh Board of Peace membuka jalan bagi Palestinian Authority menuju penentuan nasib.
Poin dua puluh juga menyebut Amerika Serikat mendorong dialog Israel dan Palestina guna menciptakan lingkungan politik damai bersama. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)

Editor: Andi Akbar