Selain membahas implementasi KUHP, Komisi III juga menyoroti penguatan sistem pengawasan internal, terutama pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kejaksaan Tinggi Hulu Sungai Tengah (HST) beberapa waktu lalu.
”Dari peristiwa tersebut, harus menjadi momentum pembenahan dan penguatan sistem pengawasan internal. Institusi tidak boleh kalah oleh oknum,” tegasnya.
Komisi III, lanjutnya, datang untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan konstruktif dan mendukung peningkatan kinerja mitra penegak hukum.
“Kami bukan sekadar mengevaluasi, tapi memastikan penegakan hukum berjalan profesional, berintegritas, dan berkeadilan. Pengawasan ini bukan mencari kesalahan,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut juga dibahas persoalan anggaran serta kebutuhan dukungan regulasi dan kelembagaan.
Habib Aboe Bakar menekankan, seluruh masukan dari daerah akan dibawa ke tingkat pusat dalam rapat kerja bersama pimpinan institusi terkait.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci. Apa yang menjadi kekurangan di wilayah Kalimantan Selatan akan kami sampaikan di pusat,” tutupnya. (wartabanjar.com/IKhsan)
Editor Restu
