M. Kusri menegaskan bahwa inti dari program ini adalah jemput bola dan fasilitasi terpadu.
Nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri mengurus dokumen yang berbelit.
”Kami ingin memastikan operasional penangkapan ikan itu aman dan layak.
Lewat SIAP MELAUT, kita dampingi verifikasi dokumennya, kita fasilitasi akses solar subsidinya supaya tepat sasaran, sampai ke pelatihan keselamatan pelayaran dan sertifikasi kecakapan nelayan (SKN),” jelasnya.
Ia menambahkan, program ini merupakan bentuk nyata visi Bupati H. Rahmat Trianto dan Wakil Bupati H. Muhammad Zazuli untuk membangun Tanah Laut yang “Simpun”.
”Tujuannya jelas, kita ingin nelayan kita legal dokumennya, aman saat melaut, dan yang paling penting adalah sejahtera ekonominya.
Kami di DKPP bertindak sebagai leading sector untuk memastikan semua layanan ini berjalan terpadu dan berkelanjutan,” tegas Kusri.
Bak gayung bersambut, Komisi II DPRD Tanah Laut memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan ini. DPRD mendorong agar segera dibentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan kementerian terkait agar program ini memiliki payung hukum yang kuat dan dukungan anggaran yang memadai.
Ketua dan Anggota Komisi II menyatakan kesiapannya untuk mendampingi DKPP melakukan ekspose ke tingkat pusat, termasuk ke Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan, guna menjadikan SIAP MELAUT sebagai best practice nasional dari Tanah Laut.(Wartabanjar.com/Gazali)
Editor Restu
