WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Masalah klasik perizinan yang rumit dan akses BBM subsidi yang sulit bagi nelayan di Tanah Laut akhirnya menemukan titik terang melalui gebrakan inovasi “SIAP MELAUT”.
Inisiatif ini dipaparkan dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) di ruang rapat DPRD, Senin (2/2/2026).
Langkah ini bukan sekadar urusan administratif biasa, melainkan upaya memutus rantai birokrasi yang selama ini menghambat ekonomi masyarakat pesisir di Bumi Tuntung Pandang.
Baca Juga Pria Diduga Tenggelam di Aluh-Aluh Akhirnya Ditemukan
Kepala DKPP Kabupaten Tanah Laut, M. Kusri, mengungkapkan bahwa luasnya garis pantai Tanah Laut yang mencapai 175,93 km belum berbanding lurus dengan kemudahan operasional nelayan.
Sebanyak 2.815 kapal nelayan seringkali terbentur aturan lintas kewenangan yang membingungkan.
“Selama ini nelayan kita sering mengeluh soal kompleksitas perizinan yang harus ke provinsi atau pusat.
Belum lagi urusan dokumen kapal yang kadang tidak sinkron, dampaknya mereka susah dapat BBM subsidi dan asuransi,” ujar M. Kusri
Inovasi SIAP MELAUT (Selesaikan Izin dan Administrasi Pelayaran Melaut Legal, Aman, untuk Tangkap) hadir sebagai model pelayanan publik terintegrasi yang melibatkan multi-instansi, mulai dari KKP, Kemenhub, hingga pihak perbankan dan Pertamina.
