Mengenai jenis usaha yang akan dijalankan, Latif menyebutkan ada beberapa unit usaha prioritas seperti gerai sembako, pupuk bersubsidi, hingga pangkalan LPG.
Harapannya, unit usaha desa ini mampu mandiri dan bersaing secara sehat dengan ritel modern.
”Jadi, istilahnya mungkin nanti bersainglah, dengan Alfamart, Indomaret. Ya mudah-mudahan artinya diharapkan itu bisa berjalan baik dan secepatnya berjalan. Ya itu diusahakan,” tambahnya.
BACA JUGA: Waspada Cuaca Panas Berlebihan di Kalsel, Suhu Terasa Seperti 36 Derajat
Kendala Standarisasi Lahan
Sementara itu, Pengawas Koperasi, Firman Setia, menyoroti kendala teknis terkait lahan.
Pusat menetapkan standar ukuran lahan yang cukup spesifik, sementara kondisi geografis setiap desa berbeda-beda.
“Lahan kita menyediakan desa, desa yang menyediakan. Aset desa atau mungkin ada BMD lah kalau yang tidak punya. Cuma itu masalahnya yang kendalanya, sama ukuran sama, nah sedangkan di desa ni mungkin ada yang gak punya lahan yang ukuran 25 kali 35 itu. Nah itu yang masalahnya,” jelas Firman.
Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi agar kendala lahan, terutama di wilayah rawa atau lahan basah, dapat dicarikan solusinya sehingga target operasional serentak pada Maret mendatang dapat tercapai. (Wartabanjar.com/Gazali)
Editor: Yayu
