Klarifikasi ini dinilai penting agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai struktur anggaran reses, sehingga tidak dipahami sebagai satu kegiatan tunggal dengan nilai besar.
DPRD menilai transparansi menjadi kunci agar fungsi reses sebagai sarana penyerapan aspirasi publik tetap mendapat kepercayaan.
Meski demikian, DPRD Tanah Bumbu tetap mendorong evaluasi berkelanjutan. Forum rapat menyepakati perlunya mencari pola pembanding dari kabupaten lain, terutama terkait mekanisme pengadaan dan pertanggungjawaban, agar pelaksanaan reses ke depan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Melalui pembahasan ini, DPRD Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan kegiatan kedewanan dan prinsip tata kelola keuangan daerah yang transparan serta akuntabel. (Wartabanjar.com/Haidar)
Editor Restu
