WARTABANJAR.COM, CARACAS – Presiden interim Venezuela, Delcy Rodríguez, memberhentikan Jenderal Javier Marcano Tabata dari jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) setelah operasi militer Amerika Serikat yang berhasil menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, pada Sabtu (3/1/2026). Pemecatan ini mencerminkan gejolak serius dalam struktur keamanan dan pemerintahan Venezuela pascapenangkapan yang mengejutkan dunia.
Operasi yang dikenal sebagai Operation Absolute Resolve melibatkan serangan militer besar-besaran oleh pasukan AS di Caracas, yang berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Maduro kemudian diterbangkan ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan federal, termasuk narco-terorisme dan perdagangan narkoba di pengadilan federal Manhattan.
Pemecatan Jenderal Tabata
Rodríguez mengeluarkan dekret pemecatan terhadap Tabata beberapa hari setelah penangkapan Maduro. Sebagai pemimpin Paspampres dan Kepala DGCIM (unit kontraintelijen militer), Tabata sebelumnya dituduh terlibat dalam pelanggaran HAM serius, termasuk penyiksaan, namun pemecatannya kali ini dipandang lebih terkait dengan kegagalan melindungi Maduro dari operasi militer AS ketimbang oleh tuduhan pelanggaran itu sendiri. Pos komandan kemudian diisi oleh Gustavo Gonzalez Lopez, mantan kepala dinas intelijen nasional Venezuela, Sebin — instansi yang juga menghadapi tuduhan pelanggaran HAM besar. Pemecatan ini dipandang sebagai langkah strategi politik oleh Rodríguez untuk memperkuat loyalitas dan kontrol atas struktur keamanan dalam pemerintahan baru.
Konteks Penangkapan Maduro dan Dampaknya
Penangkapan Maduro menimbulkan korban jiwa signifikan di pihak keamanan Venezuela. Laporan awal menyebutkan puluhan anggota keamanan Venezuela dan personel Kuba tewas dalam operasi tersebut, dan aksi itu memicu protes, kecaman internasional serta diskusi tajam mengenai legitimasi dan hukum dalam hubungan internasional. Pemerintah AS menyatakan operasi itu sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan terorisme, sementara banyak negara dan pakar hukum internasional menyatakan penangkapan itu sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Venezuela.
