Selain mendesak transparansi, Abdullah juga mengingatkan KPK untuk tetap konsisten dalam melakukan fungsi pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam. Ia berpendapat bahwa sektor pertambangan sangat rentan terhadap praktik penyimpangan, sehingga setiap keputusan hukum yang diambil oleh KPK akan menjadi barometer bagi kepastian hukum di sektor tersebut.
Fraksi PKB di Komisi III akan terus mengawal perkembangan masalah ini dan berencana meminta klarifikasi lebih lanjut kepada pimpinan KPK dalam rapat kerja mendatang. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa proses hukum yang berjalan benar-benar murni didasarkan pada pertimbangan yuridis yang kuat dan jauh dari segala bentuk intervensi pihak luar. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)
Editor: Andi Akbar
