Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, yang memberikan penjelasan terkait nilai manfaat dari tabungan calon jamaah haji. Kolaborasi antara Gus Irfan sebagai menteri baru dan BPKH diharapkan dapat menciptakan ekosistem perhajian yang lebih transparan dan akuntabel, di mana porsi biaya yang dibayar jamaah tetap dalam angka yang terjangkau bagi masyarakat.
Melalui rapat tertutup ini, DPR dan Pemerintah berkomitmen untuk segera merampungkan petunjuk teknis pelaksanaan haji 2026 sebelum memasuki tahun baru. Gus Irfan menegaskan bahwa transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian akan menjadi titik balik profesionalisme layanan haji Indonesia, sehingga kejadian-kejadian kendala teknis di tahun-tahun sebelumnya dapat diminimalisir secara signifikan. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)
Editor: Andi Akbar
