Selain masalah distribusi, Komisi VIII juga menyoroti pentingnya pengawasan kualitas menu yang diberikan agar tetap memenuhi standar kecukupan kalori dan protein yang dibutuhkan anak. Anggaran yang telah dialokasikan diharapkan dapat diserap secara optimal dan transparan, sehingga tidak ada hak anak yang terabaikan meskipun mereka tidak berada di bawah pengawasan guru di sekolah.
Dukungan dari Komisi VIII ini diharapkan menjadi penguat bagi pemerintah untuk segera mematangkan petunjuk teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis saat libur panjang. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan target penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat tercapai secara lebih cepat dan merata. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)
Editor: Andi Akbar