WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, meminta kepala daerah beserta seluruh perangkat pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mendata, memantau, dan melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan kawasan hutan maupun lingkungan hidup di wilayah masing-masing.
Ia menegaskan bahwa pengawasan paling efektif hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena merekalah yang memahami dinamika di lapangan secara langsung.
Toha menyampaikan bahwa meskipun sebagian besar izin terkait pemanfaatan kawasan hutan dikeluarkan oleh pemerintah pusat, realisasi kegiatan di lapangan tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontrol pemerintah daerah. Karena itu, menurutnya, pemda harus membangun sistem pemantauan real time terhadap setiap potensi pelanggaran.
“Yang mengetahui kondisi riil di lapangan adalah pemerintah daerah. Maka, bila ada penyalahgunaan kawasan hutan atau kegiatan yang menyalahi izin, harus segera dilaporkan dan ditindak. Pengawasan tidak bisa longgar,” tegasnya di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Selain mendorong peran pemerintah daerah, Toha juga mengajak masyarakat serta lembaga aktivis lingkungan untuk aktif terlibat dalam pengawasan.
Menurutnya, partisipasi publik sangat penting untuk memastikan tidak ada celah bagi oknum yang mencoba melakukan praktik ilegal yang merusak lingkungan.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan bahwa penegakan hukum harus diperkuat tanpa pandang bulu. Ia menegaskan tidak boleh ada tebang pilih dalam menangani kasus-kasus tersebut.