WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Gelombang aksi mahasiswa kembali mengguncang Kantor DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (26/11) siang. Mahasiswa gabungan dari berbagai kampus memenuhi halaman gedung dewan untuk menyuarakan aspirasi yang sebelumnya mereka klaim belum direspons dengan serius.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa aksi menyampaikan enam tuntutan utama, yakni:
Mendesak DPRD Provinsi Kalsel agar bersikap kritis terhadap DPR RI dan Pemerintah Pusat terkait penetapan KUHAP yang dinilai mengandung pasal-pasal berpotensi melanggar HAM serta prinsip keadilan dalam penegakan hukum.
Menuntut pembatalan penetapan Taman Nasional Meratus, yang dianggap mengancam ruang hidup masyarakat adat dan dinilai dilakukan tanpa kajian sosial-lingkungan yang memadai.
BACA JUGA: Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD Kalsel Lagi, Tuntut Ketua & Sekretaris Diturunkan dari Jabatannya
Menekan Pemerintah Provinsi Kalsel dan aparat penegak hukum untuk menghentikan tambang ilegal secara total, sekaligus melakukan penyidikan terbuka terhadap praktik perampasan tanah dan pencemaran lingkungan.
Mendesak Pemprov Kalsel melakukan audit lingkungan menyeluruh, menyediakan air bersih darurat, memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat tambang, serta memulihkan hak-hak masyarakat adat.
Menolak implementasi BBM bercampur etanol, serta meminta Pemerintah Pusat melakukan kajian ulang menyeluruh demi menjamin distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat.
Menuntut Presiden dan DPR RI untuk segera mengesahkan undang-undang yang berpihak pada rakyat.