WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Karbon di Kalimantan Selatan yang digelar Dinas Kehutanan Kalsel di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Banjarbaru pada senin (24/11/2025).
Forum ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan karbon, serta memperdalam pemahaman terkait implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Hadir sebagai pemateri dari berbagai lembaga, meliputi Akademisi/Pakar Tata Kelola Hutan, IPB University, Direktorat Bina Pengelolaan Hutan, Kementerian Kehutanan, lembaga pusat, organisasi masyarakat sipil (NGO) Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi), hingga pelaku usaha kehutanan.
Baca Juga Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Kalsel Ricuh
Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin resmi membuka rakor.
Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan hutan di Kalsel.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkomitmen menjaga lingkungan dan merawat hutan Kalimantan Selatan. Semoga melalui pertemuan ini semakin memperkuat upaya kita menjaga hutan tetap hijau, lestari, dan bermanfaat bagi generasi mendatang.” Ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur H. Muhidin menjelaskan bahwa Kalsel memiliki kawasan hutan mencapai 1,6 juta hektare, atau sekitar 44 persen dari luas wilayah provinsi.
Kawasan ini mencakup hutan lindung, hutan produksi, hingga kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Selain itu, Gubernur H. Muhidin menegaskan pentingnya pengelolaan hutan yang terintegrasi, mengingat tantangan perubahan iklim, tekanan pembangunan, perubahan fungsi lahan, degradasi, serta ancaman kebakaran hutan dan lahan yang semakin kompleks.
“Situasi ini menuntut langkah pengelolaan yang lebih terintegrasi dan berbasis kolaborasi,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan peran strategis Kalsel dalam agenda nasional pengendalian perubahan iklim. Kalsel berkontribusi pada FOLU Net Sink 2030 target agar sektor kehutanan menyerap lebih banyak emisi daripada yang dilepaskan pada 2030 dan program REDD+ yang berfokus pada penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Di sisi lain, Kalsel juga harus mencapai target pembangunan hijau dalam RPJMD.
