Mekanisme penentuan UMP tetap melibatkan Dewan Pengupahan di provinsi serta kabupaten/kota, yang kemudian merekomendasikan hasil kajian kepada gubernur. Setelah itu, gubernur akan menetapkan dan mengumumkan UMP secara resmi.

Dengan skema baru tersebut, kenaikan UMP 2026 dipastikan tidak lagi ditentukan pemerintah pusat.(Wartabanjar.com/nur_muhammad)

editor: nur muhammad