Badan-badan kemanusiaan meyakinkan bahwa begitu hambatan administrasi dan akses logistik dihapus, mereka sebenarnya memiliki cukup material untuk menopang hampir 1,5 juta warga Palestina yang sangat membutuhkan bantuan, namun ‘rem tangan’ yang menahan kelancaran masuknya material ini yang menjadi masalah utama.
BACA JUGA: Akses Warga Desa Kayu Rabah Terputus, Jembatan Sementara Ambruk
Lahan Pertanian Hancur
Meski situasi keseluruhan masih terhambat, ada kemajuan yang patut dicatat di bidang pangan.
Sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober hingga 3 November 2025, PBB dan mitra-mitranya telah berhasil mengumpulkan lebih dari 37.000 ton bantuan dari pos-pos perlintasan Gaza.
Menurut mekanisme 2720 PBB, mayoritas bantuan besar ini adalah bahan makanan.
Program Pangan Dunia (WFP) juga menunjukkan kinerja impresif pasca-gencatan senjata, dengan berhasil menjangkau lebih dari 1 juta orang.
Bantuan yang disalurkan mencakup distribusi makanan, makanan panas, bantuan roti, camilan bergizi untuk anak-anak, layanan gizi yang diperluas, hingga bantuan tunai digital yang sangat krusial.
Sayangnya, kabar baik ini dibayangi oleh kerusakan permanen pada sektor pangan lokal.
OCHA merujuk pada analisis geospasial terbaru dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Pusat Satelit PBB, yang menunjukkan bahwa hanya 13 persen lahan pertanian di Jalur Gaza yang masih utuh (belum rusak).
Tragisnya, sebagian besar lahan yang tersisa itu pun tidak dapat diakses karena terletak di wilayah yang masih diduduki atau ditempati oleh pasukan militer Israel atau Israel Defense Forces (IDF).
Penghalangan akses dan hambatan birokrasi ini jelas menghambat proses pemulihan dan memperpanjang penderitaan warga sipil Gaza. (wartabanjar.com/berbagai sumber)
Editor: Yayu
