WARTABANJAR.COM, PARINGIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan mendorong agar program beasiswa 1.000 sarjana tetap berlanjut, terutama bagi mahasiswa yang kini berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Langkah ini muncul setelah DPRD Balangan memfasilitasi audiensi antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sapta Mandiri dan jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan, Senin (27/10/2025), di ruang paripurna DPRD Balangan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Hj. Lindawati, Wakil Ketua DPRD Muhammad Rizkan, serta anggota Komisi I dan Komisi II. Dari pihak pemerintah hadir perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKPSDM, Bagian Kesra, serta Bagian Hukum Setda Balangan.
Dalam forum itu, BEM Universitas Sapta Mandiri menyampaikan aspirasi agar mahasiswa penerima beasiswa yang telah berubah status menjadi PPPK paruh waktu tetap dapat menikmati hak pendidikannya hingga lulus kuliah.
Mereka khawatir penghentian program ini akan berdampak serius pada meningkatnya angka putus kuliah di Balangan.
DPRD Minta Solusi Sebelum 23 November
Wakil Ketua DPRD Balangan, Muhammad Rizkan, menyebut terdapat sekitar 200 mahasiswa yang terdampak situasi ini. Ia menegaskan pentingnya mencari solusi adil dan legal agar program tetap bisa berjalan tanpa melanggar aturan.
“Kami memberi waktu kepada Pemkab hingga 23 November untuk mencarikan solusi pembiayaan, salah satunya bisa melalui BKPSDM Balangan dengan skema pengembangan kompetensi SDM,” ujar Rizkan.