Meski belum mengumumkan angka resmi, sumber internal menuturkan potensi kerugian negara bisa mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Program yang seharusnya meningkatkan transparansi dan efisiensi distribusi BBM justru menjadi ajang penyimpangan dana dan permainan proyek.

Publik kini menanti langkah tegas KPK untuk menyeret semua pihak yang terlibat — baik dari internal Pertamina maupun pihak swasta yang menjadi rekanan proyek.

Pengamat energi menilai kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia BUMN, khususnya sektor migas yang selama ini rentan terhadap praktik korupsi berjamaah.

Mereka mendesak pemerintah dan BPK melakukan audit total terhadap seluruh proyek digitalisasi di Pertamina, agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa depan.

Program digitalisasi yang seharusnya menjadi simbol kemajuan teknologi energi nasional, kini justru berubah menjadi simbol penyimpangan dan kerakusan.

Publik berharap KPK tidak berhenti di permukaan — karena di balik layar digitalisasi, tersimpan jejak uang haram yang bisa mengguncang fondasi korporasi raksasa negara.(Wartabanjar.com/Berbagai Sumber)

editor: nur muhammad