WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Langkah besar menuju pemerataan pendidikan tinggi di Kalimantan Selatan semakin nyata. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST) bersama Universitas Lambung Mangkurat (ULM) resmi melakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kamis (16/10/2025), di ruang rapat Dirjen Kelembagaan, Jakarta.
Pertemuan ini membahas permohonan dispensasi pendirian Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) untuk Prodi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) yang akan beroperasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Bupati HST H. Samsul Rizal diwakili oleh Wakil Bupati HST, Gusti Rosyadi Elmi, yang hadir bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum ULM, Arief Rahmad. Dalam forum tersebut, Wabup Gusti Rosyadi secara resmi menyerahkan dokumen kajian akademis yang menjadi dasar permohonan pembukaan moratorium program studi PJOK di HST.
“PSDKU ULM di HST bukan hanya menjawab kebutuhan tenaga pendidik PJOK, tapi juga membuka jalan bagi peningkatan kualitas SDM, IPM, serta pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah,” ujar Wabup Gusti Rosyadi Elmi.
BACA JUGA: Bupati Samsul Rizal Tegas! Target Pajak dan Retribusi Harus Rasional, Terukur, dan Berdampak Nyata
Pemkab HST berkomitmen mendukung operasional awal PSDKU, termasuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan dukungan administratif lainnya.
Sementara itu, Wakil Rektor ULM Arief Rahmad memberikan apresiasi atas keseriusan Pemkab HST dalam memperjuangkan pendirian PSDKU. Ia menegaskan bahwa HST memiliki posisi strategis di wilayah Banua Enam, sehingga sangat ideal sebagai pusat pengembangan akses pendidikan tinggi berkualitas.