WARTABANJAR.COM, JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp70 triliun ke Presiden Prabowo Subianto karena dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi tidak terserap hingga akhir 2025 ini.
Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Bogor, Senin (13/10/2025) kemarin mengatakan di 2025 ini, BGN menerima alokasi anggaran Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun.
“Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Prabowo Subianto karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran besar agar program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaatnya di Indonesia.
Walau begitu, imbuhnya, penyerapan dananya di lapangan belum optimal karena sebagian proyek masih dalam proses pembangunan dan verifikasi.
Untuk tahun depan, katanya, alokasi anggaran BGN justru akan meningkat tajam.
Dadan menyebut lembaganya akan menerima Rp268 triliun, menjadikan BGN sebagai institusi dengan anggaran terbesar di kabinet.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun untuk pelaksanaan program MBG 2026.
Mengutip berbagai sumber, Selasa (14/10/2025), dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari akan disalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun.
“Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” kata Dadan lagi.
Selain soal anggaran, Dadan menuturkan ada dua aspek lain yang menjadi kunci keberhasilan program MBG, yakni sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur.
Pemerintah menugaskan lulusan Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) sebagai tenaga pelaksana di lapangan untuk memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG di seluruh daerah.
Dari sisi infrastruktur, pembangunan gedung SPPG awalnya direncanakan dibiayai sepenuhnya lewat APBN, namun karena keterbatasan waktu dan mekanisme tender yang lambat, pemerintah membuka kemitraan dengan berbagai pihak untuk mempercepat realisasinya.
Pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu unit SPPG yang membutuhkan dana sekitar Rp60 triliun.
