WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia bergerak cepat menanggapi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di sejumlah lokasi pelaksanaan Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konferensi pers yang digelar Minggu (28/9) di Kantor Kementerian Kesehatan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keselamatan anak adalah prioritas utama dalam penanganan insiden tersebut.
“Insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” tegas Zulkifli Hasan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penguatan tata kelola program MBG secara menyeluruh. Rapat koordinasi tingkat menteri pun digelar, dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, guna merumuskan strategi perbaikan.
Enam Langkah Strategis Pemerintah
Pemerintah menetapkan enam langkah utama untuk menanggulangi KLB dan memperkuat pelaksanaan MBG:
- Penutupan sementara SPPG bermasalah untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh.
- Evaluasi kualitas juru masak di seluruh SPPG, termasuk disiplin dan kemampuan teknis.
- Perbaikan sanitasi nasional, khususnya kualitas air dan pengelolaan limbah.
- Keterlibatan lintas sektor, melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
- Wajib Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak operasional SPPG.
- Optimalisasi peran Puskesmas dan UKS untuk pemantauan rutin pelaksanaan MBG.
“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang,” ujar Zulkifli.
Komitmen Perlindungan Anak
Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan bahwa pemerintah telah berkoordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan pemenuhan hak dasar anak dalam program MBG, termasuk akses terhadap makanan yang bersih, bergizi, dan sehat.
“Kami sudah berkoordinasi bersama untuk mencari solusi terbaik menangani KLB ini, demi anak-anak kita,” ujar Arifah.
