WARTABANJAR.COM, MARTAPURA – Suasana serius menyelimuti Aula Paripurna DPRD Banjar, Rabu (24/9/2025) malam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna dengan agenda krusial: jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait APBD Tahun Anggaran 2026, sekaligus pembahasan sejumlah Raperda strategis.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Banjar, H. Irwan Bora, didampingi unsur pimpinan lain, serta dihadiri Forkopimda, pejabat daerah, dan Pj Sekda Banjar, H. Ikhwansyah yang mewakili Bupati.
Dalam paparannya, Ikhwansyah menyampaikan apresiasi kepada fraksi Gerindra atas dukungan terhadap APBD 2026. Ia menegaskan Pemkab Banjar berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat optimalisasi pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah.
“Belanja daerah akan diarahkan pada program prioritas untuk menghindari pemborosan,” tegas Ikhwansyah.
Menanggapi fraksi PAN, ia menekankan komitmen pemerintah menggali potensi pendapatan sesuai aturan perundang-undangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Rapat juga diwarnai sikap tegas Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, H. Fauzan, yang menyoroti Raperda tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
“Negara punya tanggung jawab moral dan konstitusional memastikan masyarakat adat hidup bermartabat di tanah leluhur mereka,” ujar Fauzan.
Ia menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat adat harus berkelanjutan dan menjadi mitra sejajar pemerintah daerah dalam pembangunan.
