WARTABANJAR.COM, KATHMANDU – Gejolak sosial di Nepal makin memanas! Aksi protes besar-besaran yang dijuluki sebagai “Revolusi Gen Z” telah menelan korban jiwa hingga 72 orang. Angka itu mencakup 59 pengunjuk rasa, 10 narapidana, dan 3 aparat keamanan, sebagaimana disampaikan Kepala Sekretaris Pemerintah Nepal, Eaknarayan Aryal, Minggu (14/9/2025) waktu setempat.

Selain korban meninggal, tercatat 134 demonstran dan 57 polisi mengalami luka-luka dalam bentrokan yang meletus di berbagai kota, termasuk ibu kota Kathmandu.

Kompensasi Fantastis bagi Keluarga Korban

Pemerintah Nepal di bawah Perdana Menteri sementara Sushila Karki menegaskan komitmennya membantu keluarga korban. Setiap keluarga yang kehilangan anggota akan menerima kompensasi sebesar 1 juta rupee Nepal atau setara Rp114,8 juta.

Karki, mantan Kepala Hakim Agung yang baru dilantik sebagai perdana menteri sementara pada Jumat (12/9/2025), juga menekankan bahwa aksi vandalisme selama protes akan diproses sebagai tindak kriminal. Ia memerintahkan penyelidikan penuh atas penyerangan terhadap gedung parlemen, Mahkamah Agung, hingga properti pribadi pejabat.

Kerusuhan ini bermula pada 4 September 2025 ketika otoritas Nepal memblokir berbagai platform media sosial besar karena gagal memenuhi syarat registrasi ke Kementerian Komunikasi.

Kebijakan tersebut memicu kemarahan generasi muda (Gen Z) yang bergantung pada media sosial sebagai ruang berekspresi. Meski larangan akhirnya dicabut, protes terlanjur meluas menjadi gelombang kerusuhan massal.

Situasi semakin genting hingga memaksa Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri pada 9 September 2025 setelah parlemen diserbu dan rumah pejabat senior dibakar massa.

Polisi menembakkan gas air mata, meriam air, hingga peluru tajam untuk membubarkan massa, sementara tentara dikerahkan menjaga stabilitas di Kathmandu dan kota-kota lain.

Kerugian Raksasa, Mobilitas Dibatasi

Kerusuhan ini menimbulkan kerugian diperkirakan 1,4 miliar dolar AS (Rp22,9 triliun). Puluhan bangunan hancur, ratusan orang luka-luka, dan aktivitas ekonomi lumpuh.

Pemerintah sempat memberlakukan pembatasan mobilitas di Kathmandu, Lalitpur, dan Bhaktapur. Namun pada Sabtu (13/9/2025), pembatasan resmi dicabut, meski akses ke sejumlah titik strategis masih dibatasi.