WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- DPRD Kalsel menerima seluruh tuntutan yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD, Senin (1/9/2025) siang.
Aksi tersebut berlangsung damai dan aman, diikuti oleh ribuan peserta lintas komunitas seperti mahasiswa, pengemudi ojek online dan masyarakat.
Untaian selawat menutup aksi unjuk rasa oleh Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berlangsung di depan “Rumah Banjar” dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H.
Dalam aksi yang berlangsung aman dan damai di bawah pengamanan humanis pihak kepolisian itu, sebanyak tujuh tuntutan yang dibawa Aliansi Rakyat Kalsel diterima dan ditandatangani oleh politisi senior Partai Golkar tersebut.
Setelah kurang lebih empat jam, DPRD Provinsi Kalsel melakukan dialog bersama para peserta aksi.
Hasil dialog ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara tuntutan bersama koordinator aksi, yang dijadwalkan dalam waktu dekat akan disampaikan ke DPR RI.
Ada 7 tuntutan yang disepakati, seperti dikutip dari laman DPRD Kalsel, Selasa (2/9/2025), yaitu:
- Menuntut Reformasi DPR, efisiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaan dana.
- Menuntut Reformasi Polri, revisi UU Polri, serta pencegahan tindakan represif aparat terhadap masyarakat. Kapolri diminta bertanggung jawab atas berbagai tindakan represif, dan apabila tidak ada komitmen, massa menuntut Kapolri mengundurkan diri dari jabatannya.
- Menuntut pengusutan tuntas dan pertanggungjawaban penuh instansi terkait atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
- Menuntut penolakan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan konflik agraria sawit dengan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kotabaru dan berbagai isu lokal di Kalsel.
- Massa juga menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya pada program-program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), sementara di sisi lain rakyat justru dibebani kenaikan pajak.
- Menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, dengan memberikan prioritas kepada guru honorer melalui pemberian gaji yang layak. Mereka juga mendesak perhatian serius pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.