WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Gelombang kemarahan publik akhirnya memaksa sejumlah partai politik besar mengambil langkah tegas. Golkar, PAN, dan Nasdem resmi menonaktifkan sejumlah kader DPR mereka yang dinilai menjadi pemicu gejolak sosial melalui pernyataan maupun aksi kontroversial.
Keputusan ini diumumkan pada Minggu (31/8/2025), menyusul aksi demo besar-besaran di berbagai daerah yang bahkan menimbulkan korban jiwa, penjarahan rumah, hingga pembakaran fasilitas umum.
Partai Nasdem
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan dari DPR RI.
Sahroni dikecam publik usai menyebut usulan pembubaran DPR berasal dari “orang tolol” serta mendukung penangkapan massa aksi, termasuk anak-anak.
Nafa Urbach menuai protes karena membela kenaikan tunjangan DPR dengan alasan perjalanan dari rumah ke Senayan macet.
Surat keputusan diteken langsung Ketum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim, efektif 1 September 2025.
BACA JUGA:RESMI TURUN! Segini Harga BBM Nonsubsidi Pertamina 1 September 2025, Cek Daftar Lengkap di Sini
Partai Amanat Nasional (PAN)
Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dinonaktifkan dari DPR RI.
Eko Patrio yang juga Sekjen PAN menuai kecaman karena mengunggah video parodi joget ala DJ di TikTok, dianggap melecehkan kritik publik.
Uya Kuya ikut terlibat dalam aksi joget anggota DPR usai Sidang Tahunan MPR, saat rakyat tengah menghadapi kesulitan.
Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN, menegaskan keputusan ini demi meredam eskalasi sosial politik.
Partai Golkar
Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, resmi dinonaktifkan oleh Golkar.