”Kami merasa kecewa karena dari BPJN tidak ada respon yang menggembirakan. Mereka justru menyampaikan bahwa tidak ada anggaran untuk menangani dampak ekonomi dari proyek jembatan ini,” ujarnya saat ditemui seusai RDP bersama BPJN dan juga DPRD Banjarbaru, Selasa (19/8/2025).
Lebih lanjut, Mardian menjelaskan sebanyak 17 hingga 18 warga mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis akibat proyek tersebut.
Bahkan, diantara mereka, dua pelaku usaha, yakni sebuah toko sembako dan toko karpet terpaksa menghentikan operasional karena akses dan aktivitas terganggu langsung oleh pembangunan.
”Sisanya memang masih bisa berjualan, tapi pendapatan mereka jauh berkurang. Ini yang kami harapkan bisa diperhatikan oleh BPJN dan pihak kontraktor. Minimal, ada bentuk empati,” jelasnya.
Meski belum ada titik terang dari pihak terkait, Mardian menegaskan bahwa warga belum kehilangan harapan. Ia menyebut, setidaknya masih ada dukungan dari para anggota DPRD Banjarbaru yang merespon keluhan mereka.
Mardian juga menyampaikan apresiasi kepada para legislator yang telah berupaya menyuarakan aspirasi warga yang terdampak langsung oleh pembangunan jembatan Sei Ulin.
”Kami berharap mereka bisa terus menyuarakan kondisi kami. Kami tidak meminta yang berlebihan, hanya ingin ada sedikit kepedulian dari pihak pelaksana proyek terhadap warga yang terkena dampaknya,” ujarnya.
Mardian menambahkan warga tidak bermaksud menghambat jalannya pembangunan. Ia menegaskan masyarakat mendukung proyek jembatan karena merupakan fasilitas penting bagi kepentingan umum.
”Kalaupun nanti keputusan BPJN tidak berpihak pada kami, kami tetap akan menerima dengan lapang dada. Tapi setidaknya kami sudah menyuarakan kondisi kami. Jangan sampai warga terdampak dibiarkan tanpa perhatian,” tutupnya. (wartabanjar.com/IKhsan)
Editor Restu
