WARTABANJAR.COM – Temuan bahwa 35 anggota DPRD Purwakarta tercatat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada selasa (5/8/2025), kembali membuka ruang diskusi publik tentang akurasi program bantuan sosial di Indonesia.
BSU, yang semestinya ditujukan bagi pekerja berpenghasilan rendah, ternyata tidak luput dari persoalan klasik seperti salah sasaran.
BSU merupakan bentuk intervensi negara untuk mendukung daya beli masyarakat yang rentan secara ekonomi. Namun ketika pejabat publik yang secara penghasilan tidak memenuhi syarat terdaftar sebagai penerima, maka sistem ini patut dievaluasi secara menyeluruh.
