WARTABANJAR.COM, PONTIANAK – Kolaborasi dan sinergi berbagai pihak dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat mulai membuahkan hasil. Titik panas atau hotspot sempat tidak lagi terdeteksi di wilayah provinsi yang berbatasan dengan Malaysia ini.
Dalam diskusi secara daring di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (2/8/2025), Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan semua pihak dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Presiden menekankan, pentingnya sinergi lintas instansi untuk mengoptimalkan penanganan bencana asap akibat karhutla. Upaya pantang menyerah itu akhirnya membuat titik panas menjadi nol atau zero sebagaimana terpantau pada 2 Agustus 2025.
”Terima kasih Kepala BNPB atas keadaan yang sudah bisa dikendalikan. Tolong kepada semua pihak apabila masih ada titik api agar segera dipadamkan,” kata Presiden dalam siaran pers BNPB, Minggu (3/8/2025).
Darurat Karhutla, Penanganan di Kalimantan Barat Jadi Prioritas Nasional
Apresiasi tersebut disampaikan dalam sambungan video bersama lintas kementerian dan lembaga serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) Kalimantan Barat. Audiensi dengan Presiden dilakukan secara daring dari Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan, dalam kurun seminggu terakhir terpantau 855 titik panas di wilayah Kalbar. Titik panas itu teridentifikasi citra satelit dan satuan tugas (satgas) udara maupun darat. Luas lahan terdampak karhutla mencapai 1.149,02 hektar.
Untuk menghadapi bencana asap, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 17 April 2025. Status ini akan berakhir pada 31 Oktober 2025.
Langkah strategis
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, pihaknya melaksanakan arahan Presiden dengan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Tujuannya untuk mempercepat penanganan darurat karhutla di Kalbar.
BNPB mengambil beberapa langkah strategis dan bersinergi dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam proses penanganan karhutla.
Langkah strategis pertama, yaitu penguatan satgas darat, yang terdiri atas personel gabungan BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, sukarelawan, Masyarakat Peduli Api, serta lintas kementerian dan lembaga.
