WARTABANJAR.COM, BARABAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) makin serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Dinas PUPR Tahun 2025, Sekretaris Daerah HST Muhammad Yani menegaskan pentingnya penyusunan SOP yang terukur dan transparan demi layanan yang efisien dan akuntabel.
Kegiatan ini digelar di Auditorium Bupati HST pada Selasa (8/7/2025), dihadiri berbagai pemangku kepentingan seperti SKPD, camat, akademisi Fakultas Teknik ULM, dan unsur masyarakat.
“Dengan SOP yang jelas, pelayanan tidak lagi mengandalkan komunikasi informal. Respons atas kerusakan jalan, sumbatan sungai, dan kebutuhan teknis lainnya akan jauh lebih cepat dan terstruktur,” tegas Sekda Muhammad Yani.
UPT PUPR dan Evaluasi Layanan Publik
Muhammad Yani juga menyampaikan bahwa pembenahan internal terus dilakukan, termasuk dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas PUPR yang kini fokus pada pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sungai, dan drainase.
Ia menekankan bahwa standar pelayanan publik sangat penting dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana telah menjadi sorotan dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami juga mengajak masyarakat ikut berbagi pengalaman dan pendapat sebagai kontrol sosial untuk mengevaluasi layanan pemerintah,” tambahnya.
Terkait perizinan bidang tata ruang, Sekda menyoroti perlunya pemetaan zona yang jelas untuk mempercepat proses investasi. Saat ini masih terdapat wilayah yang belum memiliki peruntukan definitif, yang berpotensi menghambat penanaman modal.