WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di Kota Banjarbaru menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Meski proyek ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem layanan kesehatan, kekhawatiran masyarakat terhadap potensi pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah turut mencuat ke permukaan. Pengamat tata kota dan akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Eng. Akbar Rahman, menilai kehadiran dua fasilitas tersebut sangat penting untuk memperkuat deteksi dini penyakit, mendukung kebijakan berbasis bukti, serta meningkatkan respons pemerintah terhadap isu kesehatan masyarakat. “Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit, mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti, serta mempercepat respons terhadap isu kesehatan masyarakat,” ujar Dr. Akbar saat dikonfirmasi, Rabu (25/6/2025). BACA JUGA:Malam ini Cuaca Kalsel Cerah, Besok Dini Hari dan Pagi Berkabut di 3 Wilayah Namun, ia menegaskan bahwa kekhawatiran warga mengenai dampak lingkungan perlu disikapi secara serius, bukan diabaikan. “Kritik warga bukanlah bentuk penolakan, melainkan wujud kepedulian terhadap keberlanjutan dan kualitas hidup di lingkungan mereka,” lanjutnya. Dr. Akbar mendorong pemerintah agar mengedepankan keterbukaan informasi serta pendekatan partisipatif dalam setiap tahap pembangunan fasilitas tersebut. Beberapa langkah konkret yang ia usulkan antara lain: Transparansi dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau AMDAL. Penyediaan akses publik terhadap rencana manajemen limbah. Kontrak kerja sama yang jelas dengan pihak ketiga pengelola limbah. Selain itu, ia menekankan perlunya sosialisasi aktif kepada masyarakat serta pembentukan forum komunikasi antara tim teknis, warga, dan pihak independen untuk memperkuat dialog dan pengawasan. “Monitoring lingkungan secara berkala dan independen juga penting, melibatkan perguruan tinggi, laboratorium lingkungan, hingga komunitas lokal. Hasilnya harus disampaikan terbuka agar publik merasa dilibatkan dan percaya terhadap prosesnya,” tegasnya. Sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan, Dr. Akbar menyarankan pembentukan tim pengawas lingkungan bersama yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. “Pembangunan fasilitas kesehatan ini seharusnya menjadi simbol kemajuan layanan publik sekaligus contoh praktik tata kelola lingkungan yang baik, adil, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Wartabanjar.com/IKhsan) editor: nur muhammad