WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual, digelar Command Centre Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (4/6/2025).
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin diwakili Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulkan mengikuti rapat yang dipimpin Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Komjen Pol. Tomsi Tohir.
Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di daerah tahun 2025 jadi bahasan utara rakor, sekaligus mengupdate pelaksanaan Program Strategis Nasional Presiden RI Prabowo Subianto dari seluruh daerah di Indonesia, diantaranya terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena masih ada 260 Pemda yang belum mengususlkan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
“Bukan hanya program Pembangunan 3 juta rumah, daerah masih ada yang belum menetapkan perkada pembebasan BPHTB dan retribusi PBG,” ujar Tomsi mengawali Rakor.
Selain itu, Ia juga minta update pelaksanaan Program Pembentukan Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis (PMG), Program Sekolah Rakyat, dan Pelaksanaan Program pembangunan SMA unggul garuda (Sugar) dari seluruh daerah.
Usai mengikuti rakor, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulkan menyampaikan, kondisi inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan hingga saat ini, aman dan terkendali.
“Pada Minggu pertama Juni 2025, Inflasi Kalimantan Selatan terkendali. Untuk angka inflasi, Kalsel berada pada 1,25 persen. Ini masih di bawah rata-rata inflasi Nasional di angka 1,60 persen. Dan beberapa komoditas yang mempengaruhi inflasi yaitu daging ayam ras dan cabai merah,” ucap Sulkan.