WARTABANJAR.COM, LOMBOK TENGAH – Kasus pernikahan anak viral yang menggemparkan media sosial kini memasuki babak baru. Orang tua dari kedua pengantin belia tersebut akhirnya memenuhi panggilan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lombok Tengah (Loteng) pada Selasa (27/5) siang untuk dimintai keterangan resmi. Pernikahan yang melibatkan YL (14 tahun) dan RN (16 tahun) ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama karena adanya tradisi kawin lari khas Suku Sasak Lombok, yang dikenal dengan sebutan Merarik atau Memaling. Meski mengandung unsur kearifan lokal, praktik ini kini dipertanyakan keabsahannya dalam konteks hukum nasional. Polisi Tegaskan: Hukum Adat Tak Boleh Langgar Hukum Positif Kapolres Lombok Tengah, AKBP Eko Yusmiarto, menegaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk menggali keterangan dari berbagai pihak, termasuk orang tua, penghulu, dan tokoh adat. Ia menegaskan bahwa meskipun kearifan lokal dihormati, hukum positif tetap menjadi acuan utama dalam penegakan hukum di Indonesia. BACA JUGA:VIRAL Tagar #JusticeForArgo! Mahasiswa Hukum UGM Tewas Ditabrak BMW, Netizen Murka: “Ketika Hukum Bisa Dibeli” “Makanya hari ini kami minta keterangan dulu dari semua pihak. Baru nanti kita duduk bersama-sama. Bagaimanapun, hukum positif yang kita tegakkan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pihak kepolisian juga akan memanggil saksi-saksi lain termasuk tokoh adat dan penghulu yang menikahkan kedua remaja tersebut, guna mendapatkan gambaran utuh dari kasus ini. Proses Pemeriksaan Diperluas, Disorot Publik Nasional Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa rombongan keluarga pengantin tiba di Mapolres Lombok Tengah sekitar pukul 10.00 WITA. Mereka datang didampingi oleh kuasa hukum dan sejumlah anggota Laskar NTB. Pemeriksaan berlangsung selama empat jam, dengan sekitar 20 pertanyaan yang diajukan kepada kedua orang tua. Kasus ini menyorot perhatian publik luas karena menyentuh isu sensitif: batas usia menikah, perlindungan anak, serta benturan antara tradisi dan hukum negara. Dengan kian meningkatnya tekanan publik dan sorotan media, masyarakat kini menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum: Apakah tradisi bisa menjadi alasan hukum, atau justru harus direformasi demi perlindungan generasi muda?(Wartabanjar.com/cakapviral.id/berbagai sumber) editor: nur muhammad