WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif ditunjukkan lewat pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategis tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan serta Penganggaran Responsif Gender (PPRG), yang digelar pada 6-7 Mei 2025 di Pelaihari. Acara dua hari tersebut melibatkan 49 peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tim penggerak PUG, dan perwakilan organisasi perempuan se-Kabupaten Tanah Laut. Mereka dibekali pengetahuan praktis dan strategi teknis untuk menerapkan perspektif gender dalam perencanaan program pembangunan. Kepala Dinas P3AP2KB Tanah Laut, Maria Ulfah, mengungkapkan bahwa saat ini indeks anggaran responsif gender di wilayahnya baru mencapai 17,87%, jauh dari target nasional sebesar 40%. Capaian itu menjadi alarm penting untuk segera memperkuat pemahaman dan kemampuan teknis para pelaku perencanaan pembangunan. “PUG bukan sekadar formalitas. Ini adalah strategi utama untuk memastikan bahwa pembangunan menjawab kebutuhan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, maupun kelompok rentan,” tegas Maria Ulfah. BACA JUGA:Dorong Kemandirian Ekonomi, Barito Kuala Fokus Kembangkan Produk Unggulan dan Agroindustri Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Selatan, serta akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Para peserta dikenalkan dengan alat analisis gender seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), termasuk mempelajari studi kasus daerah yang sukses menerapkan PUG secara konkret. Bupati Tanah Laut melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hairul Rijal, secara resmi membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya membangun kesadaran bahwa kesetaraan gender bukan soal persaingan, melainkan tentang pembagian peran yang adil. “Pembangunan yang ideal harus melibatkan semua pihak tanpa diskriminasi. Jika gender diabaikan, maka hasil pembangunan tidak akan dirasakan merata,” ucap Hairul. Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah hingga ke tingkat desa agar mulai menyusun program kerja yang berpihak pada kepentingan laki-laki dan perempuan secara berimbang. “Dengan perencanaan yang responsif gender, kita bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun keadilan sosial,” tutupnya.(Wartabanjar.com/Gazali) editor: nur muhammad