H. Kartoyo dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak akan berhasil tanpa melibatkan seluruh elemen, termasuk masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.
Musrenbang kali ini juga menjadi ruang penyampaian aspirasi dari DPRD secara formal melalui penyerahan Dokumen Pokok Pikiran (Pokir), yang memuat ribuan usulan hasil penyerapan aspirasi masyarakat di berbagai daerah.
Hal ini memperkuat peran DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan.
Selain unsur legislatif dan eksekutif, kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, perwakilan instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan organisasi masyarakat dan tokoh perempuan.
Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas generasi.
DPRD Kalsel berharap, hasil Musrenbang RKPD 2026 dapat dirumuskan menjadi dokumen perencanaan yang operasional, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan memiliki daya dorong terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di Kalimantan Selatan. (Erna Djedi/hms)
