Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Raih Penghargaan Apresiasi Tata Kelola Pemerintahan Indeks berAKHLAK Terbaik II (Kategori Sehat) dari Kemen PANRB
Ukuran Huruf:
WARTABANJAR.COM, PELAIHARI- Komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam memperbaiki kualitas layanan publik kembali mendapat pengakuan.
Kali ini, Kabupaten Tanah Laut memperoleh penghargaan bergengsi dari Kementerian PANRB berupa Apresiasi Tata Kelola Pemerintahan Indeks berAKHLAK Terbaik II (Kategori Sehat) yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Kalsel, H. Hasnuryadi Sulaiman kepada Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto di sela Rapat Koordinasi Pelayanan Publik se Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (17/4/2025).
Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan untuk kinerja dan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan layanan publik yang akuntabel dan responsif.
Selain itu, Kabupaten Tanah Laut juga tercatat sebagai salah satu penerima Apresiasi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Pencapaian ini menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga dan inovasi menjadi kunci keberhasilan dalam pelayanan publik.
Selain itu, acara tersebut diikuti oleh para kepala daerah seperti bupati, walikota, camat hingga lurah se-Kalsel, dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H. Hasnuryadi Sulaiman, mewakili Gubernur H. Sahbirin Noor.
Dalam sambutannya, Wagub Hasnuryadi menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pelayanan publik.
“Tata kelola pelayanan publik harus terus berinovasi untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan keterjangkauan bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Otok Kuswandaru, serta Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, Insan Fahmi.
Wamen PAN-RB menyampaikan arah kebijakan nasional, khususnya prioritas ketujuh dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan reformasi birokrasi, hukum, serta pemberantasan korupsi dan praktik ilegal lainnya.
BACA JUGA: Peringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG Hari ini 17 April 2025, Banjarmasin, Kotabaru dan Tanah Bumbu Hujan
“Karena itu, transformasi tata kelola pemerintahan adalah penopang transformasi Indonesia,” paparnya.
Kegiatan ditutup dengan peluncuran sistem pengaduan SP4N-LAPOR! untuk wilayah Kalimantan Selatan, yang diiringi dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh kepala daerah.
Komitmen ini meliputi pelaksanaan sosialisasi, penetapan standar pengaduan, serta tindak lanjut yang responsif dan aktif dalam menanggapi laporan masyarakat.
Turut mendampingi Bupati Tala dalam rakor tersebut, sejumlah pejabat dari SKPD terkait pelayanan publik seperti Dinas Sosial, Disdukcapil, DPMPTSP, RSUD H Boejasin, Diskominfostasan, Bapperida, serta Bagian Organisasi Setda Tala.
Kehadiran mereka menegaskan keseriusan daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh. (Gazali)
Editor: Yayu