WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Gelombang protes besar-besaran akan mengguncang Gedung DPRD Kalimantan Selatan pada Kamis, 17 April 2025, saat ribuan warga dari lima kabupaten bersatu menolak penggunaan jalan nasional sebagai jalur hauling truk tambang batubara.
Aksi ini digagas oleh Aliansyah, tokoh demonstran senior yang dikenal luas dengan julukan “Raja Demo.” Ia menyatakan masyarakat sudah muak dengan kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas truk-truk tambang yang melintas di jalan umum.
“Kami akan turun besar-besaran! Truk-truk tambang sudah terlalu lama menguasai jalan negara. Jalan milik rakyat, bukan korporasi!” tegas Aliansyah, Sabtu (12/4/2025).
Jalan Rusak Parah, Nyawa Terancam
Menurut Aliansyah, kondisi jalan di kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong kini memprihatinkan. Kerusakan parah terjadi akibat dilintasi truk-truk tambang bermuatan berat.
“Jalan yang dulu mulus, sekarang penuh lubang. Sudah banyak kecelakaan. Anak sekolah, ibu hamil, dan pengendara motor jadi korban. Sampai kapan dibiarkan?” ujarnya geram.
BACA JUGA:Kejagung Sita Ferrari hingga Harley Davidson Terkait Suap Rp60 Miliar Kasus Ekspor CPO
Perda Hanya Jadi Hiasan?
Aliansyah juga menyoroti mandeknya implementasi Perda No. 03 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Perda No. 3 Tahun 2012 tentang pelarangan mobil tambang melintasi jalan negara.
“Perda itu lahir lewat proses panjang dan dana besar. Tapi kalau tidak dijalankan, lebih baik dicabut saja! Daripada jadi pepesan kosong yang tidak ada fungsinya,” ucapnya.
Pemerintah & DPRD Dinilai Tak Berdaya
Aliansyah menuding pemerintah dan legislatif tak punya taring menghadapi korporasi tambang. Jalan rakyat kini berubah menjadi jalur bisnis tanpa kontribusi yang jelas untuk daerah.
“Jalan negara sekarang jadi jalan hauling. Tapi perusahaan tambang tidak bayar pajak jalan, tidak ada royalti yang jelas, bahkan reklamasi nihil! Siapa yang tanggung kerusakannya? Rakyat lagi!” tandasnya.
