“Pasal 47 memungkinkan prajurit aktif TNI masuk ke dalam kementerian dan lembaga sipil. Ini berbahaya, karena bisa menciptakan militerisme yang berlebihan dan meredam kebebasan rakyat,” tegas Dimas dalam orasinya.
Ia juga menambahkan bahwa apabila demokrasi terusik oleh militerisasi yang berlebihan, maka prinsip negara demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi bisa berubah menjadi otoritarianisme terselubung.
Aksi demonstrasi ini berlangsung dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari DPRD Kalsel terkait tuntutan para mahasiswa. Namun, suara lantang para mahasiswa di jalanan menunjukkan bahwa perjuangan mereka masih jauh dari kata usai!(Wartabanjar.com/Riska)
(Wartabanjar.com/Riska)