WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah departemen dan lembaga pemerintah, dengan tujuan memperbaiki pengelolaan keuangan negara yang selama ini disorot karena dianggap tidak efisien dan sering tidak tepat sasaran.
Namun, kebijakan yang cukup berdampak pada infrastruktur ini mendapat tanggapan dari Komisi III DPRD Kalsel saat rapat bersama Dinas PUPR bidang Cipta Karya pada senin (03/03/2025).
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Apt Mustakimah, S. Farm, M. S.I, yang hadir di sela rapat, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting dalam memastikan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
“Kami mendukung upaya efisiensi anggaran, namun tetap berharap agar program normalisasi sungai tidak terhambat, mengingat dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama petani di daerah terdampak,” ujarnya.
