Perdebatan Soal Ujian Nasional dan Zonasi
Keputusan penghapusan Ujian Nasional (UN) dan sistem zonasi sebelumnya telah menimbulkan pro-kontra. Beberapa pihak mendesak agar UN dikembalikan sebagai tolok ukur kualitas lulusan pendidikan dasar. Namun, kebijakan ini dibatalkan oleh Menteri Nadiem Makarim pada masa pemerintahannya.
Di sisi lain, sistem zonasi yang bertujuan meratakan akses pendidikan juga menuai kritik. Sistem ini memberi prioritas pada jarak rumah siswa dengan sekolah, mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah lainnya. Meski demikian, praktik manipulasi alamat Kartu Keluarga (KK) sering terjadi, sehingga merugikan tujuan utama sistem ini.
Menuju Sistem Pendidikan Transparan dan Efektif
Dengan adanya perubahan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan, efektif, dan inklusif. Mekanisme baru yang akan segera diumumkan diharapkan mampu mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia dan menjawab kebutuhan siswa di era modern ini.(Wartabanjar.com/berbagai sumber)
editor: nur muhammad