Berbagai pendekatan dilakukan, termasuk program masif ke sekolah, masyarakat desa, dan kelompok pemilih pemula.
Namun, keterbatasan personel pengawas, kendala geografis, serta rendahnya kesadaran politik menjadi hambatan signifikan.
Pemerintah daerah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp32,45 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pilkada.
Penggunaan anggaran diawasi secara ketat oleh Inspektorat dan BPK untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, sistem aplikasi pengawasan digunakan untuk mencegah potensi pelanggaran.
Komisi I memberikan sejumlah catatan penting, di antaranya, peningkatan pendidikan politik melalui sosialisasi berkelanjutan, khususnya bagi pemilih pemula.
Catatan berikutnya, perbaikan infrastruktur pemilu, termasuk data pemilih dan aksesibilitas ke tempat pemungutan suara (TPS) dan koordinasi antar-instansi, melibatkan KPU, Capil, dan aparat keamanan untuk memperkuat pengawasan dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.
Ketua Komisi I, Rais Ruhayat, menegaskan pentingnya pelajaran dari Pilkada 2024 sebagai pijakan untuk memperbaiki sistem menuju Pemilu 2029.
“Kami optimistis dengan evaluasi ini, kualitas demokrasi di Kalimantan Selatan dapat terus meningkat,” ujarnya. (ernawati/hms)
Editor: Erna Djedi
